JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk koordinasi antara legislatif dan perangkat daerah sebagai mitra kerja dalam memastikan program pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Monitoring tersebut dihadiri oleh anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, M. Khalil Qibran dan Andi Muh. Qusyairy. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Gemilang Sukma, bersama jajaran.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi I melakukan pemantauan dan dialog terkait pelaksanaan program kerja, realisasi kegiatan, pengelolaan anggaran, serta berbagai aspek pelayanan dan fasilitasi yang menjadi tugas Badan Penghubung Sulbar.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pelaksanaan tugas Badan Penghubung dalam memfasilitasi kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta, termasuk pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Barat, koordinasi dengan pemerintah pusat, serta pengelolaan fasilitas daerah seperti Wisma Sulbar dan Anjungan Sulbar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Melalui monitoring ini, Komisi I DPRD Sulbar menjalankan peran pengawasan sekaligus mendorong agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Gemilang Sukma, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, monitoring yang dilakukan oleh Komisi I menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta program kerja Badan Penghubung.
Ia berharap sinergi antara Badan Penghubung dan Komisi I DPRD Sulbar dapat terus terjalin, sehingga berbagai kebutuhan, tantangan, dan upaya peningkatan pelayanan dapat dikomunikasikan serta ditindaklanjuti bersama.
Kegiatan ini juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., melalui Panca Daya, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dengan adanya monitoring dan pengawasan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Sulbar semakin terarah serta mampu memperkuat peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjembatani kepentingan daerah di tingkat nasional.