Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat umumnya memiliki peran sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di luar daerah (Jakarta) untuk memfasilitasi urusan pemerintahan, promosi daerah, dan pelayanan bagi pimpinan maupun masyarakat.
Tupoksi Badan Penghubung Sulawesi Barat mencakup beberapa hal utama, antara lain:
Tugas Pokok dan Fungsi Umum
Menyiapkan bahan program rencana kerja dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di lokasi perwakilan (Jakarta dan Makassar).
Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi hubungan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
Melaksanakan operasional kegiatan penghubung di lokasi perwakilan.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
Melaksanakan evaluasi dan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas.
Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pengelolaan Aset dan Pelayanan Pimpinan
Mengelola pelayanan Mess Perwakilan (Wisma/Asrama), termasuk mengarahkan dan mengawasi, guna menunjang perangkat daerah yang bertugas.
Mengurus keperluan Badan Penghubung dan Mess Pemprov Sulawesi Barat.
Menyediakan tempat keperluan rapat dan pertemuan dinas lainnya.
Mempersiapkan dan melayani kebutuhan para tamu pimpinan.
Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas untuk menunjang kelancaran tugas.
Menyiapkan pengaturan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban di kantor Penghubung dan mess.
Menyiapkan bahan dan penganalisaan kebutuhan Badan Penghubung dan mess.
Promosi dan Anjungan
Badan Penghubung juga berperan aktif dalam kegiatan promosi daerah, salah satunya melalui pengelolaan Anjungan Sulawesi Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang bertujuan untuk:
Mempromosikan potensi daerah (budaya, pariwisata, investasi, UMKM).
Mengadakan kegiatan dan event promosi daerah dan pameran.
Secara garis besar, Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat bertindak sebagai jembatan komunikasi dan fasilitasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pihak-pihak di luar daerah, serta bertanggung jawab atas aset dan pelayanan operasional di lokasi perwakilan.